Perubahan dalam penggunaan teknologi di masyarakat menyebabkan arus informasi menjadi semakin besar dan patut mendapatkan perhatian serius oleh para pemangku kepentingan terutama yang tugas pokok dan fungsinya menuntut adanya keterbukaan informasi karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Dengan terbitnya Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, dimana pemerintah bertujuan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk efisiensi birokrasi, dan membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja sehingga instansi pemerintah dapat bekerja secara terpadu untuk menyediakan informasi dan layanan publik, pembentukan sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai instansi pemerintah menjadi suatu kebutuhan. Melalui paper ini penulis bermaksud membahas sekilas mengenai e-government dan penulis juga akan mencoba menyusun model penerapan e-government untuk kepentingan e-audit (audit berbasis elektronik) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat/daerah, instansi penyelenggara pelayanan publik, dan instansi yang bertugas di pengawasan (monitoring dan evaluasi) terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut ditinjau dari aspek interoperabilitas, kompatibilitas antar unsur dan bagaimana infrastruktur yang diperlukan berperan dalam berbagai proses di e-government.